banner 468x60

Diduga Melanggar Hak Privasi, Permen Kominfo di Gugat ke MA

NASIONAL 0

Foto: Beritatimoer.com

BERITATIMOER.COM – Sejak di tetapkan dan di undangkanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 tahun 2016 tentang Registerasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada tanggal 18 Oktober 2017 lalu, menuai banyak kritikan bahkan penolakan dari berbagai pihak lantaran regulasi tersebut mewajibkan kepada calon pelanggan nomor prabayar memasukan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam melakukan registerasi baru maupun ulang.

Kali ini bentuk kritikan dan penolakan atas lahirnya kebijakan tersebut di sampaikan melalui mekanisme hukum yakni, adanya Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang sedang di upayakan oleh Gery Permana salah seorang warga asal Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon Tunggal.
Permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh pemohon beserta kuasa hukumnya dari LBH Lintas Nusantara ke Mahkamah Agung lantaran beberapa Pasal yang termuat dalam PERMEN-KOMINFO itu, diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki atau kedudukanya lebih tinggi.
Pada dasarnya saya sangat mengapresiasi dan bersepakat terkait upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap pelanggan, terutama dalam hal meminimalisir kejahatan cyber di jaman sekarang ini, Akan tetapi tidak cukup jika hanya dilandasi dengan suatu Peraturan Menteri saja. Seharusnya Pemerintah lebih dulu mengeluarkan produk hukum yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Ujar Gery.,
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan internet, melahirkan tangtangan baru dalam perlindungan atas data pribadi, terutama dengan peningkatan dalam praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Kata Gery.,
Sementara itu Devid Oktanto selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan bahwa, yang menjadi objek dalam Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini khususnya, yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 huruf a angka 2 dan huruf b, Pasal 7 huruf angka 3 dan Pasal 8 PERMEN-KOMINFO RI No. 21/2017 terhadap Pasal 4 Undang Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4, Pasal 14 Undang Undang RI No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ucap pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LBH Lintas Nusantara itu.
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply