banner 468x60

Tim Advokasi Pancasila: Bersihkan DPR Dari Penganjur Pelanggaran Hukum

HUKUM & KRIMINAL 0

Foto: BeritaTimoer.com

“Hal ini merupakan pelanggaran kode etik dimana semestinya anggota Dewan bertanggung jawab mengemban amanat rakyat”

JAKARTA (BeritaTimoer.com) – Sebulan lebih telah berlalu sejak Mabes Polri menerima laporan Ir. Iwan Sumule atas terlapor saudara Victor Bungtilu Laiskodat terkait pelanggaran UU Nomor 19/2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada 4 Agustus 2017, papar Mangapul Silalahi, Koordinator Tim Advokasi Pancasila, kepada BeritaTimoer.com dalam keterangan persnya di Jakarta (14/09).

“Tim Advokasi Pancasila, selaku kuasa hukum Ir. Iwan Sumule memandang perlu untuk melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait atas pelanggaran atas Kode Etik DPR-RI. Mengingat, ketidakpantasan dan ketidakpatutan dari anggota Dewan Yang Terhormat, saudara Victor Bungtilu Laiskodat atas ujaran dan anjurannya kepada anggota masyarakat untuk melakukan perbutan melawan hukum.

‘Kita bunuh mereka duluan sebelum mereka membunuh kita’, ” ungkap Mangapul, mengikuti kata-kata Victor Laiskodat.

Menurut Mangapul, hal ini merupakan pelanggaran kode etik dimana semestinya anggota Dewan bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Tim Advokasi Pancasila, merasa penting untuk mengadukan anggota Dewan Yang Terhormat, saudara Victor Bungtilu Laiskodat untuk diberikan sangsi keras dan tegas, agar preseden buruk ini tidak terjadi dimasa datang dan menjadi oligarki politik dengan melindungi penganjur pelanggaran hukum,” imbuhnya.

Mangapul melanjutkan, Tim Advokasi Pancasila juga telah melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik Peraturan DPR RI No 1 Thn 2015 Tentang Kode Etik DPR RI, Pasal 2 (1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Pasal 3(1) Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 9(1) Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik. Pasal 9 (2) Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.

“Bahkan, sejarah telah mengajari kita, tindakan apa yang harus dilakukan apabila pada suatu masa Parlemen telah menjadi oligarki politik dan membahayakan Persatuan dan Keselamatan Negara. ‘Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG Menetapkan pembubaran Konstituante’, ” pungkas Mangapul, mengutip Dekrit Presiden Soekarno 1959.

 

Penulis: Zulfahmi Siregar

Edt.NA

 

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply