banner 468x60

KSPI Menuntut Untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan

METROPOLITAN 0

Foto: Istimewa

“Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka kematian seperti bayi Debora akan berulang kembali. Seperti pameo yang berkembang di masyarakat, orang miskin dilarang sakit”

JAKARTA (BeritaTimoer.com) – Kematian bayi Debora hanyalah sebagian kecil gunung es dari permasalahan program jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan. Selama rumah sakit dan klinik swasta tidak diwajibkan menjadi provider BPJS Kesehatan, bisa dipastikan kasus seperti ini akan terus terulang, ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di Jakarta, kepada BeritaTimoer.com. (12/09).

Menurut Said Iqbal, berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, lebih dari 80 juta orang penduduk Indonesia tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Padahal universal coverage jaminan kesehatan menurut Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan roadmap Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 ditargetkan seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, terang Said Iqbal.

“Dengan kata lain, tahun 2019 nanti tidak ada lagi satu pun rakyat Indonesia tidak mempunyai jaminan kesehatan yang disebut universal coverage,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut, menurut Said Iqbal, kasus kematian bayi Debora yang tidak tertangani dengan baik di rumah sakit adalah pintu masuk untuk mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit swasta tye a, b, dan c ( termasuk grup Mitra Keluarga) untuk menjadi provider BPJS Kesehatan.

Selain itu, kasus kematian bayi Debora adalah titik awal untuk meningkatkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan, sehingga akan semakin banyak orang tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan. Terlebih lagi, saat ini anggaran BPJS Kesehatan selalu defisit kurang lebih 6,7 T per tahun, terang Said Iqbal.

“Defisit anggaran setiap tahun inilah yang membuat klinik dan rumah sakit swasta enggan bekerjasama sebagai provider. Mereka khawatir tagihannya tidak dibayar karena BPJS Kesehatan selalu defisit,” katanya.

Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka kematian seperti bayi Debora akan berulang kembali. Seperti pameo yang berkembang di masyarakat, orang miskin dilarang sakit.

Oleh karena itu, hentikan pameo orang miskin dilarang sakit agar kisah Debora tak kembali terulang, tegas Said Iqbal.

Berikut adalah 4 hal yang menjadi tuntutab KSPI untuk perbaikan jaminan kesehatan :

  1. Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.
  2. Tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.
  3. Pastikan 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara bilamana mereka tidak mampu membayar.
  4. Hapuskan sistem INA CBGs yang menyebabkan antrian pelayanan dan biaya murah sehingga menurunkan kualitas pelayanan klinik dan rumah sakit.

“KSPI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran diseluruh Indonesia untuk mendesak Pemerintah memperbaiki sisten anggaran, sistem pelayanan (hapus INA CBGs dan ganti dengan Fee for Service terukur), sistem administrasi sehingga tidak lagi terjadi antrian panjang, pungkas Said Iqbal.

 

Penulis : Triadi Bayu Sakti

Edt.NA

 

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply