banner 468x60

Tim Advokasi Pancasila: Semua Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Dalam Hukum & Pemerintahan

HUKUM & KRIMINAL 2

Foto: Doc Tim Advokasi Pancasila

“Tim Advokasi Pancasila memandang bahwa hal tersebut diatas adalah kewajiban bersama untuk mempertanyakan dan menolak perlakuan yang berbeda atas warga negara”

 

 

JAKARTA (BeritaTimoer.com) – Konstitusi telah mengamanatkan bahwa, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan. Selain dari pada itu, Nawacita yang adalah “kontrak politik” telah mengikat Jokowi dan Pemerintahan dibawahnya dengan publik. Dalam penegakan hukum khususnya point empat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, papar Mangapul Silalahi, Koordinator Tim Advokasi Pancasila, kepada BeritaTimoer.com dalam keterangan persnya di Jakarta (05/09).

“Tim Advokasi Pancasila memandang bahwa hal tersebut diatas adalah kewajiban bersama untuk mempertanyakan dan menolak perlakuan yang berbeda atas warga negara, menolak diskriminasi sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Pejabat publik atau rakyat biasa yang diperlakukan tidak adil dan mendapat perlakuan yang berbeda dalam proses hukum akan kita advokasi, tanpa melihat warna kulit, agama, suku pro atau anti Pemerintah dan dari partai manapun,” ungkap Mangapul.

Menurut Mangapul, kedatangan Tim Advokasi Pancasila pada hari ini ke Mabes Polri terkait yang mana sudah sebulan tidak jelas nasib laporan pidana dari Ir. Iwan Sumule yang melaporkan Victor Bungtilu Laiskodat atas UU Nomor 19/2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada 4 Agustus 2017.

“Kami dapat memaklumi pihak kepolisian membutuhkan waktu dalam melakukan penyidikan, namun anehnya mengapa Kepolisian terlihat serta merta dalam memproses kasus yang baru dalam hitungan seminggu muncul,” tegasnya.

Mangapul melanjutkan, sementara laporan dari Iwan Sumule sudah sebulan belum ada kabar sedikitpun. Apakah karena pihak terlapor adalah anggota DPR, sementara Pasal 224 ayat 5 UU MD3 sepertinya menerangkan apa yang pernah disampaikan Refli Harun, bahwa hak imunitas tidak berlaku untuk kasus pidana.

“Sementara, Victor diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 2, Pasal 156 KUHP dan UU Diskriminasi No 40/2008,” pungkas Mangapul Silalahi.

 

 

 

Penulis: Rafal Muhammad

Tags:
author

Author: 

Related Posts

2 Responses

  1. author

    jiungSeptember 10, 2017 at 4:03 amReply

    Jangan sampai kepercayaan mayarakat hilang oleh karena polisi sebagai penegak hukum tebang pilih masalah hukum.

    • author Author

      RedaksiSeptember 10, 2017 at 4:46 amReply

      Terimakasih komentarnya.
      semoga pihak terkait dapat menerima masukan suara dari masyarakat.
      mari kita optimis….

      Redaksi http://www.BeritaTimoer.com

Leave a Reply