banner 468x60

Takut Bersaing, Ketua DPRD Kab.Bogor Enggan Memilih Wakil Bupati

DAERAH 1

Foto: Istimewa

 

Karena ketakutan ketua DPRD Kab BOGOR Enggan Memilih Wakil Bupati, Takut menjadi saingan berat di Pilkada 2018

 

BOGOR ( BeritaTimoer.com)  – Dalam penyerapan uang rakyat dengan upaya pengisian Wakil Bupati (Wabup). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dinilai gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat Bumi Tegar Beriman.

Ahli Kebijakan Publik, Yus Fitriadi mengatakan, kegagalan DPRD Kabupaten Bogor  terlihat dalam pengisian orang nomor dua di lembaga eksekutif Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Pimpinan DPRD merupakan wakil partai politik (parpol) dalam Parlemen. Jika Wabup tidak terisi itu merupakan kegagalan  Dewan Rakyat,” ujar Yus kepada Berita Timoer.com, Selasa, (18/07).

Yus menerangkan, DPRD Kabupaten Bogor mengambil langkah yang salah dalam regulasi pengisian kursi pendamping Nurhayanti itu sudah jelas dalam aturannya.

“Bola sudah jelas ada di Parpol koalisi. Mestinya para Wakil Rakyat yang tergabung koalisi terlebih dahulu menyiapkan nama-nama yang akan diajukan ke Bupati sebelum melakukan studi banding kesana-kemari,” jelasnya.

Ia menambahkan, penghalang pengisian Wabup ini adalah tidak pernah berorientasi kepada pelayanan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Jika orientasi sudah kekuasaan, regulasi apapun akan ditabrak untuk pengisian kursi pendamping Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya. Urgennya kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat yang menjadikannya kewajiban Wabup,” tambahnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, menjadi penyanggah Ibu Kota Republik Indonesia juga tidak menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat.

“Harusnya Kemendagri juga memiliki kepekaan terhadap kosongnya Wabup. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor, Nuradi mengungkapkan, puluhan juta anggaran 2015 terserap dalam upaya mengisi Wabup.

“Bamus dan kami beberapa kali ke Provinsi itu hanya menyerap anggaran Rp 25 juta pada anggaran 2015. Serapan itu untuk uang perjalanan dinas,” ujar Nuradi.

Penyerapan anggaran tersebut hanya kegiatan di pemerintah pusat dan Pemerintahan Provinsi (Pemprov), Jawa Barat, papar Nuradi.

“Tidak ada kegiatan studi banding anggota Dewan ke luar kota selain Jakarta dan Bandung. Hanya itu kegiatan yang dilakukan untuk langkah mengupayakan pengisian Wabup,” pungkasnya.

 

Penulis : Yadi

 

author

Author: 

Related Posts

One Response

  1. author

    YediOctober 20, 2017 at 6:19 pmReply

    Takut jadi saingan kl ade munawaroh jg wakil bupati

Leave a Reply